Jakarta, – Hendra, Ketua DPN Seknas Jokowi bidang Media, mengajak seluruh masyarakat tidak ragu menggunakan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan izin dari BPOM menjadi dasar pertimbangannya.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak ragu menggunakan vaksin AstraZeneca, karena hal tersebut sudah mendapat fatwa dari MUI dan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EAU) terhadap penggunaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca di Indonesia dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” kata Hendra Senin (22/3/2021).
Hendra juga meminta masyarakat tak mempersoalkan penggunaan AstraZeneca. Hendra berbicara pesan agama yang mengajarkan keselamatan jiwa harus diutamakan.
“Masyarakat luas diminta untuk tidak mempermasalahkan penggunaan vaksin AstraZeneca, karena ada unsur kedaruratan dan kebutuhan syari yang mendesak, yaitu mengatasi pandemi COVID-19 yang sudah banyak menelan korban jiwa manusia. Dalam ajaran agama, menjaga keselamatan jiwa manusia itu harus lebih diutamakan dan didahulukan,” ujar Hendra.
Lewat program vaksinasi ini, sambung Hendra, kekebalan kolektif atau herd immunity bisa tercapai demi menekan laju penularan COVID-19. Menurut dia, pemerintah menargetkan herd immunity bisa tercapai pada Maret 2022.
“Untuk hal tersebut, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mendukung program pemerintah tersebut agar masyarakat terbebas dari virus Corona,” ujar hendra
Sebelumnya Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh MUI memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut dengan beberapa alasan diantaranya ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyyah) yang menduduki kondisi darurat syar’iy.
Alasan selanjutnya adalah adanya keterangan dari para ahli yang kompeten dan terpercaya akan adanya bahaya atau risiko fatal bagi manusia jika tidak segera dilakukan vaksinasi.
Pada saat yang sama, jumlah vaksin halal tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan vaksinasi nasional guna mencapai herd immunity dan ada jaminan keamanan penggunaan oleh pemerintah bagi AstraZeneca serta pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin.
Polman Manalu
Komentar