oleh

Dana PEN Tinggi Risiko Bancakan, Bagaimana Rekomendasi BPKP?

 

Jakarta – Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melibatkan seluruh unsur pemerintahan dalam hal in adalah Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat mengatasi krisis di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

Dalam hal ini setiap Kementerian/Lembaga dan non Kementerian/Lembaga diawasi langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan kalau program PEN dapat berjalan tepat sasaran.

BPKP dan APIP melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan Program PEN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

BPKP mengoordinasikan dan bersinergi dengan APIP dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi/badan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dalam melakukan pengawasan intern.

Pengawasan intern program PEN yang dilakukan oleh BPKP mencakup beberapa aspek seperti Tahap penyaluran dana, Tahap penggunaan dan pertanggungjawaban, Tahap pengembalian dana, serta Efektivitas Program PEN.

Program PEN yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah program PEN untuk BUMN karena dianggap kurang begitu transparan dalam proses pencairan dana tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Media Law-Justice dari pihak BPKP, penyaluran dana untuk program PEN BUMN ini dilakukan berdasar Pengawasan atas kelengkapan usulan pengajuan PMN kepada Kementerian Keuangan dan substansi usulan oleh Asdep Teknis Kementerian.

Sedangkan untuk tahap penggunaan dan pertanggungjawaban Pengawasan progress pelaksanaan PMN dan Mereview pelaporan pertanggungjawaban dana PMN dari BUMN. Semenara untuk SPI ( Satuan Pengawasan Intern) BUMN dilakukan dengan Pengawasan berupa reviu/audit atas project dan program pengawasan tahunan SPI perusahaan tersebut.

Berdasarkan data BPKP tersebut, efektivitas program PEN tersebut bisa dianggap tepat sasaran dan tercapai bila program tersebut bisa mencapai tujuan dari program PEN tersebut.

“Tujuan BPKP dalam hal ini adalah Mengoordinasikan pengawasan intern atas Program PEN oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Pimpinan Korporasi/Badan Usaha,” tertulis dalam data BPKP tersebut.

BPKP juga mengingatkan risiko utama dalam program PEN untuk BUMN, ada tiga poin yang disoroti oleh BPKP terkait hal tersebut. Yakni Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya, Penempatan Modal Negara (PMN), dan Talangan investasi untuk modal kerja.

Resiko dari penempatan dana untuk restru padat karya yakni Pemanfaatan Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya tidak sesuai ketentuan, Penetapan Imbal Jasa Pinjaman terlalu tinggi, Penggunaan dana tidak sesuai ketentuan.

“Selanjutnya, Penerimaan program tidak sesuai dengan sektor usaha yang telah ditetapkan, Risiko kredit tidak ditetapkan/dikelola secara matang, Adanya manipulasi data untuk mengajukan klaim,” jelas dokumen tersebut.

Realisasi dana yang dikelola oleh Bank Umum Mitra juga perlu diperhatikan seperti penempatan dana, penyaluran kredit/debitur, pembayaran remunerasi, serta harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kemitraan kerja sama.

Terkait dengan PMN, BPKP menilai ada risiko seperti Penyaluran dana untuk Penempatan Modal Negara tidak tepat sasaran dalam rangka mendukung Program PEN, penggunaan dana PMN PEN yang tidak sesuai dengan business plan yang diajukan, perubahan penggunaan dana PMN PEN dari business plan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Resiko lainnya yakni, akuntabilitas keuangan/program tidak tepat jumlah tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak tepat, Proyek yang didanai melalui program PMN PEN tidak selesai tepat waktu/ tidak beroperasi sesuai jadwal,” imbuhnya.

Pengadaan yang didanai melalui program PMN PEN jangan sampai dilakukan mark-up oleh instansi terkait, selain itu penyaluran dana untuk Talangan Investasi juga perlu diperhatikan. Dalam mendukung program PEN jangan sampai tidak tepat sasaran dan rencana bisnis yang didanai tidak ditetapkan
secara matang.

“Rawan juga terjadi penggunaan dana tidak untuk modal kerja (tidak sesuai ketentuan), Penerima program tidak tepat sasaran dan adanya manipulasi data untuk mengajukan talangan,” imbuhnya.

Risiko Tinggi Penyaluran Dana PEN di BUMN

Sementara itu, resiko dari sisi BUMN Penerima perlu diwaspadai bila IKU/KPI yang disepakati tidak tercapai, kemudian BUMN tidak memerlukan pinjaman dana investasi, dan yang lebih rawan bila BUMN membatalkan perjanjian investasi. Kecocokan skema/sifat dana investasi dengan kebutuhan BUMN juga perlu diperhatikan.

BPKP juga menyoroti aspek Regulatory risk/Risiko regulasi pada BUMN terkait, yakni risiko yang disebabkan adanya perubahan dalam regulasi dan hukum (law) misal Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan/atau peraturan terkait perdagangan internasional dan/atau peraturan otoritas yang relevan yang mempengaruhi suatu industri atau sektor bisnis tertentu.

“Contoh aturan PSBB yang bisa mempengaruhi operasi PT Garuda, atau aturan perdagangan internasional yang bisa mempengaruhi operasional PT Krakatau Steel dan PTPN, Penyelesaian Investasi juga jangan sampai melewati masa jatuh tempo dan kinerja keuangan penerima Investasi perlu dilihat secara cermat apakah korporasi telah bermasalah sebelum terdampak covid atau tidak,” tukasnya.

Rincian pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yakni senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

Veronica

Komentar

BERITA TERKAIT