oleh

Diaspora Malaka Desak Bupati SN Agar Konsisten Berantas Gurita Korupsi di Malaka

Malaka, – Bupati Malaka, Simon Nahak harus konsisten dan tidak boleh kendor memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN) yang tengah menggurita di Kabupaten Malaka.

Bupati Malaka harus bisa bekerja sama dengan APH (Polisi dan Jaksa) untuk percepatan pengungkapan beberapa kasus dugaan korupsi yang lagi viral di Malaka seperti dugaan korupsi Bantuan Rumah Seroja sebesar Rp 60 Miliyar, Dugaan Mafia Tender yang lagi marak di ULP Malaka dan Pembangunan Septic Tank yang mangkrak dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dugaan korupsi pada beberapa item belanja modal diatas harus diungkap sebagai spirit realisasi tanda tangan MOU antara Pemkab Malaka dan APH yang sudah dibangun selama ini, sekaligus sebagai wujud komitmen riil Bupati SN untuk memberantas korupsi di Malaka sesuai spirit Program 100 hari kerja yang diemban dalam janji kampanye SN-KT.

Ketua Diaspora Malaka di Kalimantan, Adam Nahak mengatakan hal itu kepada wartawan, Minggu (8/10-2023)

Dikatakannya, memperhatikan perkembangan terakhir di Malaka mulai bermunculan berbagai kasus dugaan korupsi yang harus mendapatkan atensi pemerintah dan APH (Polisi dan Jaksa) untuk merespon dalam hal penanganannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

Dia mengatakan sangat mendukung Polda NTT dan Polres Malaka yang lagi memeriksa kasus dugaan korupsi Bantuan Rumah Seroja dan Dugaan mafia tender di ULP Malaka yang lagi ditangani Polres Malaka.

“Kita juga sangat mendukung Kejari Atambua untuk terus mengungkap kasus dugaan korupsi Proyek Septic Tank pada 5 Desa di Kabupaten Malaka (Desa Wederok, Desa Raimataus, Desa Kereana, Desa Oekmurak dan Desa Tafuli 1) yang berpotensi merugikan daerah dan rakyat penerima manfaat,” ujarnya.

Dia melanjutkan APH juga jangan segan memeriksa Bupati Malaka, Simon Nahak yang sudah mengeluarkan
Peraturan Bupati (Perbup) dalam Proyek Bantuan Rumah Seroja sehingga menghabiskan dana Rp 2,8 Miliyar untuk tim pendamping dan pengawas serta urusan lainnya.

“Ini harus diusut tuntas karena potensi kerugian negara dari Perbup yang dikeluarkan Bupati sangat besar, apalagi Bupati SN dan para pejabat teras di Malaka mendapatkan honor yang tidak sedikit dari Perbup yang dikeluarkan itu, sementara proyeknya saat ini mangkrak dan berpotensi masalah. Patut dipertanyakan fungsi pengawasan yang mereka lakukan itu dimana sehingga proyek itu bermasalah dan tidak juga selesai,” ujarnya.

Ketua Permaper TTU, Adrianus Kehi kepada wartawan mengatakan dengan nada yang sama, dia sangat mendukung percepatan pengusutan dugaan kasus korupsi di Malaka sebagai wujud nyata pemberatasan korupsi di kawasan Perbatasan RI-RDTL.

” Kita dukung Polda NTT usut tuntas Kasus Bantuan Rumah Seroja bagi rakyat terdampak bencana Seroja 2021 Silam yang sementara ditangani Polda NTT. Kita juga mendukung Polres Malaka yang saat ini lagi mengusut mafia tender di ULP Malaka. Kita juga mendorong Kejaksaaan Negeri Atambua melanjutkan pengusutan Dugaan Korupsi pengerjaan Proyek Septik Tank pada 5 Desa di Malaka yang saat ini bermasalah dan belum disentuh hukum,” ujarnya.

Seperti diberitakan tim media, Jumat (6/10-2023) Bupati Malaka, Simon Nahak mengatakan tidak berani memberikan komentar dan mengintervensi terkait dugaan mafia Proyek di LPSE Kabupaten Malaka yang sementara diperiksa Aparat Penyidik Polres Malaka.

Bupati SN mengatakan persoalan itu adalah persoalan teknis sehingga tidak perlu dikomentari Bupati sambil mempersilahkan wartawan menanyakan hal tersebut di Jajaran Polres Malaka. (tim)

Komentar