oleh

Diduga Tak Berijin, Proyek Menara Pemancar Disidak SATPOL PP

PEMALANG – Pembangunan Menara Pemancar, seharusnya bisa memikirkan dan mempertimbangkan baik dan buruknya apapun resiko yang dimungkinkan bisa terjadi dikemudian hari. Faktor keamanan, keselamatan, hingga faktor dispensasi bagi warga yang ada disekitar menara tersebut, menjadi sisi utama yang harus bisa dipertanggungjawabkan.

Namun apalah daya, semua faktor itu seakan tidak difikirkan oleh pengembang proyek menara pemancar yang ada di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Jangankan untuk memikirkan keselamatan nyawa warga sekitar menara pemancar, pihak pengembang proyek pun terkesan sama sekali tidak mau “Ribet” untuk mengurus Perijinan kepada Dinas Instansi terkait Pendirian Menara Pemancar itu.

 

Mendengar kabar tentang adanya proyek pendirian menara pemancar yang belum menyelesaikan kepengurusan perijinan pendirian. Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang pun mendatangi lokasi, serta melakukan musyawarah dengan pihak pengembang dan Pemerintah Desa Saradan, (1/3/2024).

” Kita hentikan dulu proyek pekerjaan sambil menunggu proses perijinan keluar. Itu yang kami lakukan ” , ujar Kepala Satpol PP Pemalang Ahmad Hidayat.

Proyek pembangunan menara pemancar di Desa Saradan Pemalang, tak membuat warga masyarakat untuk Diam Tanpa Kata. Protes warga masyarakat tersebut pun mendapat dukungan dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), DPU TR, serta Satpol PP Kabupaten Pemalang.

Polemik soal tower Saradan terus berkembang. Sampai ahirnya Pol PP bersama DPMPTSP dan DPU Tata ruang, mandatangi lokasi proyek, didampingi Kades Saradan Heri Kuswadiono.

Kesepakatan penghentian proyek  pembangunan menara pemancar itu pun terjadi setelah pertemuan antara warga masyarakat, DPMPTSP, DPU TR, Satpol PP, Pengembang, serta Pemerintah Desa Saradan.

Berdasarkan Perda Pemalang no 8/2018 tentang pendirian tower, maka proses perijinan pendirian tower dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan sekitar (RT), hingga tingkat kabupaten.

Ketika proses perijinan tersebut belum didapatkan dan pekerjaan proyek sudah mulai berjalan, maka Satpol PP sebagai petugas penegakan perda harus bertindak untuk menghentikan pembangunan proyek tersebut, sebelum muncul permasalahan dikemudian hari terkait menara pemancar itu.

(Dentang)

Komentar